Melongok Nasib Miris Masyarakat Pesisir Barsel Aceh

Sumber : http://www.hupelita.com/baca.php?id=36434

Oleh Syahruddin Hamzah

Meskipun sumber daya alam tersedia melimpah, namun nasib masyarakat pesisir pantai barat dan selatan (Barsel) tidak sebaik mereka yang bermukim di sepanjang pantai utara dan timur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).
Realita itu dituding sebagai bentuk ketidakadilan Pemerintah Aceh dalam membagi kue pembangunan pada masa lalu, sehingga kini berdampak pada tingkat kesejahteraan yang masih sangat buruk dibandingkan mereka di pantai utara dan timur Aceh.
Bupati Aceh Barat Barat, Akmal Ibrahim, di hadapan peserta seminar sehari tentang strategi percepatan pembangunan kawasan pesisir Barsel Aceh yang terintegrasi membeberkan kondisi miris itu yang masih melilit berbagai sendi kehidupan masyarakat di sana.
Pesisir Barsel Aceh mencakup delapan kabupaten/kota, yakni Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barkotaat Daya, Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, dan Kota Sibulussalam.
Kesenjangan itu terlihat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik sosial, budaya maupun dalam prilaku sehari-hari, akibat terlalu terlanjur menjadi \"anak tiri\".
Angka kemiskinan di masing-masing kabupaten di pesisir Barsel Aceh di atas 50 persen dari jumlah penduduk, kata Akmal Ibrahim.
Contoh lain disebutkan, kalau selama ini dikenal orang di wilayah utara dan timur meninggal akibat jalan aspal mulus, di pesisir Barsel meninggal karena dimakan buaya (Aceh Singkil), dimangsa harimau (Aceh Selatan) dan diamuk gajah (Aceh Barat).
Kasus tersebut membuktikan betapa senjangnya pembangunan antara pesisir dengan pantai utara dan timur Aceh, katanya.
Secara ekstrem, masyarakat di pesisir Barsel itu hingga kini belum menikmati hasil kemerdekaan, walaupun Indonesia telah 62 tahun merdeka, karena \"kue\" pembangunan yang ada selama ini pembagiannya tidak merata sampai ke pesisir Aceh.
Lebih sedih lagi, Aceh Jaya dan Aceh Barat merupakan dua kabupaten bertetangga yang terkena dampai bencana tsunami 26 Desember 2004 cukup parah, namun sukses rehabilitasi dan rekonstruksi bukan di daerah itu. Mengapa?
Tragedi tsunami telah berlalu tiga tahun lalu, tapi sarana pelayanan umum (kantor pemerintah), terutama di Aceh Jaya masih darurat yang terbuat dari papan, belum lagi nasib para korban yang selamat dari bencana alama itu, katanya.

Prioritas tahun 2008
Sementara itu, Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Prof DR Abdul Rahman Lubis MSi menyebutkan agenda pembangunan Aceh tahun 2008 lebih diarahkan kepada pemberdayaan ekonomi, kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan.
Program lain meliputi pemeliharaan infrastruktur investasi, menata pendidikan yang bermutu, peningkatan pelayanan kesehatan lebih berkualitas serta pembangunan sosial budaya dan Agama.
Setidaknya tiga sektor ekonomi unggulan yang telah terindentifikasi untuk seluruh wilayah Aceh, yakni pertanian (agro-industri, agro-bisnis, kehutanan, perkebunan dan perikanan) serta perdagangan (termasuk transportasi regional), dan sektor pariwisata (wisata budaya, eko-wisata dan wisata bisnis).
Seminar yang diprakarsai Kaukus Pantai Barsel Aceh itu diikuti 1.000 peserta dengan menampilkan empat pamateri, yakni Bupati Aceh Barat Daya Akmal Ibrahim, Ketua Bappeda Abdul Rahman Lubis, Ir Elysa Wulandari MT (Unsyiah) dan pengamat Politik Fachri Aly (Jakarta).
Pengamat sosial dari Unsyiah, Elysa Wulandari, menyebutkan membangun wilayah pesisir Barsel Aceh harus mengedepankan kawasan permukiman pedesaan dan ekonomi pertanian terpadu yang berbasis pendekatan geografis perlindungan daerah bencana.
Solusinnya, pusat pengembangan dimulai dari permukiman pedesaan sesuai dengan karakter geografis dan potensi alam, seperti daerah aliran sungai dan rawa harus disesuaikan dengan kultur masyarakat di sekitar itu.
Perubahan peradaban masyarakat harus dilakukan secara bergenerasi melalui pendidikan dengan memunculkan kebutuhan masyarakat untuk bertempat tinggal di lokasi yang aman bencana dan dapat hidup secara terorganisir.
Hasilnya tidak diperoleh sesaat, tapi akan dirasakan para generasi mendatang di pesisir Barsel Aceh, katanya.
Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten IV Setda NAD T Harnawan menyebutkan kalau memang terjadi ketimpangan dalam pembagian kue pembangunan Aceh, ke depan harus diperbaiki, agar hasilnya dapat dinikmati masyarakat Barsel Aceh.
Sangat tidak arif kalau lari dari kenyataan, dan isu ketimpangan antara pantai utara dan timur dengan Barsel Aceh harus dicari solusi yang tepat dan cepat, katanya.
Pemerintah Aceh tidak keberatan untuk menata kembali bagaimana yang terbaik dalam membagi kue pembangunan Aceh, guna menghilangkan kesan pesisir Barsel Aceh sebagai anak tiri dan terpinggirkan.
Sebelumnya, masyarakat enam kabupaten pesisir Barsel Aceh (tidak termasuk Aceh Singkil dan Sibulussalam) sempat memunculkan wacana pemekaran provinsi yang terpisah dari NAD, karena mereka kesal diperlakukan tidak adil selama ini.
Apa pun langkah strategis yang dilakukan Kaukus Barsel Aceh tujuannya baik--hanya menuntut keadilan dan pemerataan pembangunan yang selama ini seperti sengaja ditelantarkan ketimbang pantai utara dan timur berkembang secara spektakuler.
Tuntutan keadilan dan pemerataan pembagian kue pembangunan Aceh itu merupakan hal yang wajar, setelah puluhan tahun tertinggal-kalau tidak disebut dizalimi untuk melanggengkan perdamaian hidup bersama dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (ant)

Krisis Energi Listrik : Saatnya Berpaling ke Laut

Tanggal : 5 Maret 2008
Sumber : http://www.its.ac.id/berita.php?nomer=4428

Krisis listrik yang terjadi di Jawa-Bali selama dua hari karena keterlambatan PLN mengantisipasi macetnya pasokan batubara dan BBM ke pembangkit listrik. Memberikan pelajaran berharga buat kita semua bahwa alam khususnya laut bisa menjadi faktor penghalang yang tidak terduga sehingga merugikan aktifitas perekonomian masyarakat.

Kampus ITS - ITS Online - Cuaca buruk selama beberapa terakhir ini, tidak bisa berkompromi dengan kepentingan manusia. Manusia lah yang harus mensiasati agar cuaca buruk ini tidak menghalangi aktifitas keseharian. Laut sebagai jalur transportasi yang paling rentan terhadap imbas cuaca buruk, ternyata tidak hanya mampu membuat “kegelapan” bagi kapal yang sedang berlayar namun bisa juga menyebabkan kegelapan didaratan. Faktanya hanya karena ombak keras, kapal-kapal pengangkut batu bara terlambat menyuplai batu bara ke pembangkit-pembangkit listrik yang berada di Jawa dan Bali sehingga menyebabkan pemadaman bergilir di Jawa dan Bali.

Laut sebagai faktor alam selama ini kurang mendapatkan perhatian dalam strategi pengembangan energi di Indonesia. Peran laut bagi industri energi listrik saat ini, lebih dominan hanya sebagai jalur transportasi yang mengangkut pasokan bahan bakar berupa batu bara dan BBM, sebagai tempat pembuangan sisa air pendingin turbin PLTU atau bahan baku penghasil uap untuk menggerakan turbin PLTU. Lebih tepatnya laut belum menjadi objek dalam pengembangan energi di Indonesia, perannya tak lebih dari sebatas pelengkap. Menjadikan laut sebagai sumber energi alternatif pun sepertinya masih jauh dari kenyataan ibarat pungguk merindukan bulan. Padahal jika saja sejak lama kita bersahabat dengan laut, maka laut tidak lagi sebagai penghalang pasokan bagi pembangkit listrik, namun laut bisa menjadi sumber energi listrik.

Peranan laut sebagai sumber energi terbarukan (renewable resources) saat ini sangat dibutuhkan, pemanfaatan sumber energi konvensional seperti minyak, gas alam cair dan batu bara selama ini terbukti selain menyebabkan problem ikutan berupa dampak lingkungan yang diakibatkannya seperti efek rumah kaca, global warming, akan tetapi juga cadangan sumber dayanya yang semakin hari semakin menyusut. Bisa dibayangkan jika kita tidak bersiap-siap sejak dini dengan mencari sumber energi alternatif, maka tentunya kita akan sangat kelabakan bila cadangan sumber energi konvensional kita telah habis. Mungkin yang terjadi kita akan mengalami kemunduran kembali ke zaman kegelapan (jahiliyah). Ini tantangan besar buat bangsa ini, apalagi harga minyak dunia yang semakin melambung tinggi menambah beban APBN setiap tahunnya. Kebijakan merevisi APBN sebagai strategi penyesuaian akibat asumsi awal yang tidak tepat dalam penyusunan RAPBN untuk harga minyak dunia per barrelnya, ibarat lingkaran syaitan yang tak berujung dan selalu kembali terjadi. Efeknya harga bahan bakar bagi masyarakat melambung tinggi, industri derifatifnya (hilir) pun seperti PLN ikut-ikutan menaikan tarif untuk menyesuaikan dengan cost produksi yang semakin mahal. Akhirnya masyarakat kecil yang sangat merasakan akibat dari semua itu. Sebagai gambaran dibutuhkan 200 Triliun rupiah pertahun untuk subsidi BBM dan Listrik jika harga minyak dunia mencapai USD 90 per barrel. Besarnya nilai subsidi ini, sebenarnya akan bermanfaat jika pemerintah mulai berpikir untuk mengalihkannya untuk pengembangan energi kelautan, karena akan mengurangi pemborosan dan ketergantungan terhadap minyak bumi yang tidak ramah lingkungan.

Berpaling ke laut barangkali adalah bahasa yang tepat dalam kondisi krisis energi saat ini. Mengapa demikian ? karena laut selain menyimpan potensi hayati juga menyimpan potensi nir-hayati (fisik) yang sangat besar. Kekayaan nir hayati ini diantaranya energi yang bisa dihasilkan baik dari arus air laut, pasang surut, gelombang maupun energi thermalnya. Ini adalah potensi energi terbesar kita. Wilayah laut kita yang mencapai 5,8 juta m2, menyimpan kekayaan energi yang luar biasa dan tidak akan pernah punah. Tinggal bagaimana kita mau memulai memanfaatkan potensi energi kelautan tersebut. Menuju pada pemanfaatan energi kelautan, mensyaratkan pemerintah memberikan kebijakan yang lintas sektoral. Karena pemanfaatan sumber energi kelautan ini adalah proyek jangka panjang, maka diperlukan infestasi yang besar untuk mendanai riset-riset dan rekayasa teknologinya. Prinsip berpikir kita sederhana, yang mana infestasi ini memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit namun hasilnya bisa dimanfaatkan sepanjang masa tanpa harus mengkhawatirkan kehabisan bahan baku energinya. Usaha penelitian-penelitian dan pengembangan ini harusnya berjalan simultan dengan pengembangan sumber energi terbarukan yang berasal dari daratan, seperti biofuel, panas bumi dan lainnya. Tidak saling meninggalkan satu sama lainnya.

Kecenderungan dunia saat ini yang mengarah pada penemuan-penemuan dan pemanfaatan sumber energi terbarukan, menuntut kita pula untuk memacupenelitian-penelitian kearah yang seperti itu. Jika kita tidak memulainya dari sekarang, saya yakin dan percaya kedepan bangsa ini hanya bisa menjadi penonton saja dalam percaturan ekonomi dunia. Karena sumber daya energi sangat menentukan maju dan mundurnya ekonomi suatu bangsa. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu memanfaatkan sumber-sumber energinya dengan sebaik mungkin. Energi itu adalah nadi dan denyut perekonomian suatu bangsa. Jika energinya mati, maka mati pulah ekonomi suatu bangsa begitu pun sebaliknya jika energinya hidup, maka ekonomi suatu bangsa akan maju dan berkembang dengan baik. Inilah interaksi mutualisme antara energi dan ekonomi yang tidak dapat terpisahkan satu sama lain. Pertumbuhan ekonomi jelas sangat membutuhkan ketersediaan berbagai sumber daya alam di samping sumber daya manusia. Sumber daya energi merupakan salah satu sumber terpenting pendorong pertumbuhan ekonomi. Ia dibutuhkan setiap elemen masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Karena itu, keterbatasan sumber daya energi akan menjadi kendala yang dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi di kemudian hari.

Olehnya itu diperlukan road map untuk mengarah pada pemanfaatan energi alternatif (diferfikasi) salah satunya menggunakan sumber energi kelautan sebagai sumber energi bangsa ini. Yang pertama harus dilakukan adalah melakukan penelitian pada seluruh kawasan laut Indonesia, untuk mengetahui daerah mana saja yang potensial geolombang, pasang surut, arusnya dan energi thermalnya yang memenuhi untuk pengembangan energi lebih lanjut. Sampai saat ini kita belum memiliki data base yang memuat lokasi-lokasi dilaut yang layak untuk dijadikan sebagai sumber pengembangan kawasan energi terbarukan. Hal ini merupakan kelemahan kita, bayangkan saja misalnya negara amerika serikat sejak tahun 1974 sudah mulai melakukan penelitian mengenai ocean thermal energy conversion (OTEC), laboratorium energi alam di Hawai menjadi yang terdepan dalam penelitian OTEC tersebut, begitu pula India sudah sejak lama mensponsori untuk memulai penelitian OTEC dengan membangun instalasi OTEC di lepas laut Tamil Nadu. Investasi OTEC jauh lebih murah dibandingkan dengan investasi listrik tenaga nuklir yang selain mahal juga memiliki resiko dampak lingkungan yang besar, belum lagi protes masyarakat dimana PLTN tersebut direncanakan dibangun. Seperti yang terjadi sampai dengan saat ini, warga muria dan sekitarnya di Jawa Tengah masih melakukan protes atas rencana pemerintah tersebut. Investasi OTEC per kWHnya hanya $. 07 USD, sedangkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir bisa mencapai $. 0192 USD per kWH. Begitu pula investasi biaya untuk energi dari gelombang, pasang surut dan arus laut tentunya jauh lebih rendah lagi.

Kedua, pemerintah seharusnya mulai sekarang memberi tanggung jawab kepada perguruan tinggi untuk memulai penelitian-penelitian sumber energi kelautan. Tentunya
dengan memberikan dukungan dana dan fasilitas. Selain BPPT dan LIPI, lembaga yang juga kredibel untuk melakukan penelitian-penelitian diatas adalah perguruan tinggi karena memiliki ketersediaan SDM yang handal untuk melakukan penelitian. Pemerintah tinggal menetapkan perguruan-perguruan tinggi yang dianggap mampu dan bisa diandalkan untuk menjadi pusat pengembangan energi kelautan di Indonesia.

Ketiga, proses transformasi sumber energi dari energi konvensional ke sumber-sumber energi terbarukan sudah mulai harus direncanakan, sehingga jika saatnya sumber energi konvensional mengalami kepunahan. Bangsa kita tidak kaget lagi dan kesulitan untuk memanfaatkan sumber energi yang baru. Ini harus dilakukan sejak sekarang, sebelum semuanya terlambat bagi bangsa ini. Kita tidak cukup hanya mengandalkan cadangan energi fosil sedangkan cadangan energi fosil kita terbatas. Pemerintah harusnya sudah menyadari bahwa pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan utamanya dari energi laut merupakan kebutuhan bahkan suatu keharusan. Jika itu disadari bangsa ini bisa perlahan-lahan melepas ketergantungannya dari sumber energi fosil khususnya minyak bumi. Yang terbukti karena pemanfaatan minyak bumi selama ini, indonesia menjadi salah satu penghasil gas karbon dioksida terkemuka di Asia.

Dengan langkah-langkah diatas, mewujudkan terjaminnya penyediaan energi untuk kepentingan nasional melalui upaya peningkatan nilai tambah sumber energi khususnya sumber energi kelautan dengan menjamin ketersediaan energi domestik melalui pengelolaan energi secara etis dan berkelanjutan termasuk memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan hal yang niscaya. Jika kita memulainya sekarang, saya yakin dimasa mendatang kita tidak akan mengalami ketergantungan energi lagi dengan negara lain.

Diplomasi Perikanan di Laut Lepas

Sumber : http://www.sinarharapan.co.id/berita/0804/04/opi01.html

Oleh Tom Saptaatmaja

Keseriusan pemerintah dalam menyukseskan revitalisasi perikanan mulai menunjukan keberpihakannya, khususnya pada peningkatan produksi komoditas ikan tuna. Ini dikarenakan Indonesia telah meratifikasi beberapa perjanjian pengelolaan perikanan tuna di laut lepas yang pengelolaannya dilakukan secara bersama oleh beberapa negara yang terkumpul dalam organisasi pengelolaan perikanan regional (Regional Fisheries Management Organization/RFMO).

Dengan masuk ke dalam suatu RFMO, Indonesia tidak hanya berhak mendapatkan kuota penangkapan tuna, akan tetapi juga mempunyai akses penjualan tuna tersebut ke pasar internasional, khususnya pasar-pasar di mana negara tujuan ekspor tersebut menjadi anggota dari suatu RFMO.

Hal ini dikarenakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara di wilayah yang dikelola RFMO, tapi negara tersebut tidak menjadi anggotanya, maka ia dinyatakan telah melakukan illegal fishing dan produknya terancam diembargo.

Indonesia telah mengikatkan diri pada perjanjian yang dibuat oleh RFMO, dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) No. 9 Tahun 2007 tentang Pengesahan Agreement for the Establishment of the Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), dan Perpres No. 109 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT).

SUARA MAHASISWA, Wajah Nelayan Kita

Tanggal : 5 April 2008
Sumber : http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/opini/suara-mahasiswa-wajah-nelayan-kita-3.html

NELAYAN bukanlah cita-cita besar bagi setiap orang,meskipun sejak kecil anak-anak Indonesia dengan bangga kerap kali menyanyikan lagu kebanggaan tentang nenek moyangnya yang seorang pelaut.

Namun, mereka cenderung enggan bercita-cita untuk menjadi penerus nenek moyangnya. Sosok pelaut/nelayan identik dengan pekerjaan keras, kotor,serta status sosial dan ekonomi rendah yang melekat kepada pelaut. Ketidakpastian sering menyelimuti nelayan kita. Seperti saat ini, kondisi cuaca yang kurang bersahabat turut memperburuk keadaan,mereka terpaksa tidak melaut.Tingginya hargabahan baker saat ini membuat berpikir ulang untuk melaut, pasalnya hasil tangkapan mereka tak tentu. Hal ini karena di beberapa fishing groundyang ada telah mengalami overfishing.

Belum lagi,tidak adanya kepercayaan dari sektor perbankan untuk usaha nelayan,membuat mereka terpaksa meminjam kepada para tengkulak (tauke).Akhirnya mereka terjebak dalam sistem keuangan para tauke. Setidaknya ada delapan alasan yang menjadikan sektor perikanan dan kelautan di Indonesia sangat potensial untuk dikembangkan.

Pertama,memiliki garis pantai sepanjang 81.000 km dengan luas perairan sekitar 5,8 juta km2 .Kedua, sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dunia, akan berdampak pada semakin tinggi tingkat kebutuhan pangan dunia.Ketiga, sumber daya perikanan dan kelautan yang bersifat renewable resources. Keempat, kegiatan ekonomi perikanan dan kelautan sebagian besar dilakukan di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga akan membantu meratakan penyebaran penduduk.

Kelima, dengan terciptanya kondisi kawasan pesisir dan laut yang makmur dan kondusif maka akan menjamin kedaulatan wilayah dan penegakan hukum. Keenam, secara sosialkultural dengan fokus pembangunan perikanan dan kelautan menunjukkan upaya reinvention kejayaan Indonesia di masa lampau.Ketujuh,akan meningkatkan perekonomiansekaligusmengurangitingkatpengangguran.

Kedelapan, peningkatan ekonomi dan kedaulatan wilayah akan meningkatkan martabat bangsa Indonesia di dunia. Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perikanan. Hasilnya, berbagai kebijakan kemudian dikeluarkan guna menopang anggaran keuangan negara.

Membasuh wajah

Saat ini nasib nelayan diibaratkan membasuh wajah yang terluka dengan air laut.Gambaran itu tepat bila kita melihat kembali kebijakan pemerintah melalui UU No 27 tahun 2007 mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- pulau Kecil (UU PWP-PPK).

Setidaknya terdapat dua pasal yang bersifat kontroversi, yaitu Pasal 14 berbunyi ”Usulan zonasi,perencanaan,aksi pengelolaan wilayah pesisir dilakukan oleh pemerintah daerah dan dunia usaha”. Sekilas terlihat bahwa tidak ada ruang bagi masyarakat (nelayan) untuk turut campur di dalam mengambil kebijakan pengelolaan pesisir.

Sementara Pasal 20 berbunyi ”Hak pengusahaan pesisir pantai dapat beralih,dialihkan dan dijadikan jaminan utang dengan dibebankan hak tanggungan”, terlihat bahwa akan membuka peluang terjadinya konsentrasi hanya pada kelompok pemodal kuat saja. Kebijakan pemerintah hendaknya berorientasi kepada nelayan,bukan sebaliknya melakukan pendekatan cenderung kepada pasar melalui kebijakannya.

Nelayan adalah nelayan,dia harus berusaha memenuhi jalanya dengan ikan dan dari hasil tersebut mereka mampu mempertahankan agar dapur tetap mengepul.Mereka harus tetap berjuang, bukan menanti perhatian apalagi pujian. Besok, 6 April 2008 adalah Hari Nelayan Indonesia. Mari kita wujudkan harapan mereka.

Bersama merajut kembali jala kehidupan bangsa yang kini kusut,dengan harapan dan penuh keyakinan kita raih masa depan yang lebih baik. Ungkapan yang sekarang dipakai oleh TNI-AL dapat menggambarkan harapan tersebut, yaitu Jalas Veva Jaya Mahe, Di laut kita jaya (*)

DKP Sulut Terus Berdayakan Masyarakat Pesisir

Sumber : http://www.suaramanado.com/view_berita.php?id=533

Revitalitasi perikanan dan kelautan perlu adanya keterlibatan masyarakat pesisir. Mampukah DKP Sulut menyulut keberhasilan program gubernur Sarundajang?

[Suara Manado - 13/11]
TERNYATA napas revitalisasi Perikanan dan Kelautan yang dicanangkan gubernur propinsi SUlut, Drs Sinyo Harry Sarundajang belum putus di tengah jalan.

Instansi teknis perikanan dan kelautan, yakni Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) propinsi Sulut ternyata hingga kini masih gencar menyukseskan rencana gubernur pertama pilihan warga Sulut ini.

Terkait program itulah, sehingga DKP Sulut terus menjabarkan semangat revitalisasi Perikanan dan Kelautan yang dikemas khusus di dua bidang, masing-masing, Budidaya dan Penangkapan saja.

Penjabaran program tersebut, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Ir Xandramaya Lalu, melalui juru bicara Johnny Tampanguma mengatakan, DKP Sulut tak mau jadi pemain tunggal dalam revitalisasi.

"Menyukseskan revitalisasi khususnya di dua bidang yang digalakan itu, DKP Sulut harus melakukan pemberdayaan masyarakat pesisir, atau masyarakat terkait perikanan dan kelautan guna suksesnya revitalisasi," ungkap Johnny Tampanguma, Selasa (13/11), di ruang kerjanya.

Kata Tampanguma, suksesnya revitalisasi perikanan dan kelautan harus pula diikuti keberhasilan masyarakat pesisir. Dan pengembangan budidaya yang lagi gencar digalakan kini; antara lain, rumput laut, lobster laut dan air tawar, kakap serta kerapu.

Sementara bidang Tangkap yang lagi dimediasi DKP Sulut, kata Tampanguma, meliputi, pengadaan perahu, pancing, motorisasi, dan sebagainya, yang tujuannya tak lain untuk memberdayakan masyarakat itu sendiri.

Membidangi masalah Kelautan di DKP propinsi Sulut, Tampanguma menambahkan, pihaknya hingga kini terus melakukan koordinasi dengan DKP-DKP Kabupaten dan Kota se-Sulut.

Upaya tersebut, kata dia, merupakan rentetan dari rencana kerja DKP Sulut untuk mengsukseskan niat baik gubenur Sarundajang guna suksesnya revitalisasi perikanan dan kelautan.

Meski begitu, Tampanguma tak menutup-nutupi soal hambatan-hambatan yang dihadapi dilapangan sepanjang tugas. Namun, keseriusan dan keuletan dalam menjalankan tugas, kelak membuahkan hasil yang baik, pungkasnya.* [Laporan: Vanny S Loupatty]

Hutan Bakau Tergusur

Sumber : http://www.opinimasyarakat.com/2007/12/12/hutan-bakau-tergusur/#more-1158

Jakarta, Luas hutan bakau di pesisir Jakarta yang antara lain berfungsi menahan gempuran gelombang pasang air laut, mulai menyempit. Hal itu disebabkan gencarnya reklamasi pantai utara Jakarta untuk dijadikan permukiman, seperti di wilayah Ancol dan Marunda.

Pantauan udara Senin (10/12) menunjukkan, bangunan beton berupa kawasan niaga, permukiman, dan tanggul, tampak memagari pesisi utara Jakarta, sepanjang Muara Angke, Pluit, Pantai Mutiara, Penjaringan, Ancol, Tanjung Priok, Cilincing, dan Marunda.

Di beberapa lokasi, tanggul tampak jebol. Meskipun tidak besar, namun ada celah bagi air laut untuk menyusup ke daratan, dan menggenangi rumah warga saat pasang tiba.

Dari ketinggian sekitar 160 meter di atas permukaan laut, juga terlihat pepohonan bakau di beberapa titik. Luasan lahan bakau ini jauh lebih kecil dibanding area yang dijadikan bangunan.

Sebaran pohon bakau juga tidak melulu di tepi laut. Di wilayah Cilincing, misalnya, pepohonan bakau dike- lilingi permukiman nelayan.

Terkait kurangnya vegetasi bakau di pantai utara Jakarta, menurut Kepala Divisi Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Halisah Khalid, akibat kebijakan pemerintah yang salah. Pemerintah, lanjut Halisah, berpendapat bahwa hutan bakau menghambat perniagaan. Padahal, bakau bernilai ekonomi besar, selain fungsi ekologinya.

Mengenai dampak lingkungan, ia mengatakan, hutan bakau lebih baik dibanding beton, karena bisa mengurangi tekanan ombak di pantai. “Kalau beton, pasti rusak dan butuh perawatan mahal. Sementara bakau bekerja alamiah sehingga perawatan tidak mahal,” katanya.

Pembangunan Wilayah Pesisir dan Laut dalam Kerangka Pembangunan Perekonomian Daerah

Sumber : http://www.bappenas.go.id/index.php?module=ContentExpress&func=display&ceid=929
Oleh : Tatag Wiranto

Kebijakan pengembangan ekonomi lokal pada hakekatnya merupakan kebijakan pembangunan di daerah yang didasarkan pada pengembangan sektor-sektor yang menjadi prioritas unggulan yang diusahakan dalam aktivitas ekonomi masyarakat lokal (local competence). Pada wilayah pesisir, sektor perikanan mejadi sektor utama yang menjadi gantungan hidup masyarakatnya.

Ketertinggalan pembangunan wilayah pesisir dan laut sebagai sumber daya ekonomi, merupakan indikator bahwa sektor kelautan selama 35 tahun belum menjadi sektor prioritas dalam pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Begitu sumberdaya alam lainnya (seperti hutan dan minyak bumi) sudah mengarah pada beban pembangunan karena sulit diperbaharui (un-renewable) sebagai akibat pengelolaan yang kurang bijaksana, maka sumberdaya pesisir dan laut merupakan pilihan berikutnya karena keberlimpahan sumberdaya yang ada serta belum dikelola secara optimal dan profesional.