Kejayaan Maritim Indonesia

Tanggal : 5 Desember 2007
Sumber : http://epajak.org/search/kerajaan+maritim
Oleh Laksamana TNI Sumardjono

Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung luas samudra….

Penggalan syair lagu itu mengingatkan kebesaran nusantara di masa lalu yang kini hilang. Namun, "Betulkah nenek moyang kita pelaut? Betulkah kita ini bangsa bahari? Betulkah karakter bangsa kita berwawasan maritim?"

Sebagai bangsa bahari, negeri ini seharusnya mempunyai visi kelautan, direfleksikan dalam pembangunan berwawasan bahari, termasuk menguatkan armada laut (niaga dan militer).

Zaman keemasan

Menengok masa keemasan nusantara, sejak abad ke-9 Masehi, bangsa Indonesia telah berlayar jauh menggunakan kapal bercadik. Mereka ke utara mengarungi lautan, ke barat memotong Lautan Hindia hingga Madagaskar, ke timur hingga Pulau Paskah. Dengan kian ramainya arus perdagangan melalui laut, mendorong munculnya kerajaan-kerajaan di nusantara yang bercorak maritim dan memiliki armada laut yang besar.

Kerajaan maritim terbesar di nusantara diawali Kerajaan Sriwijaya (683-1030 M). Petualang Tiongkok, I Tsing, mencatat, Shih Li Fo Shih (Sriwijaya) adalah kerajaan besar yang mempunyai benteng di Kotaraja, armada lautnya amat kuat. Guna memperkuat armada dalam mengamankan lalu lintas perdagangan melalui laut, Sriwijaya memanfaatkan sumber daya manusia yang tersebar di seluruh wilayah kekuasaannya, yang kini disebut "kekuatan pengganda".

Runtuhnya Sriwijaya disusul naiknya Kerajaan Majapahit (1293-1478 M) yang semula agraris. Majapahit lalu berkembang menjadi kerajaan maritim setelah Gajah Mada menjadi mahapatih. Dengan Sumpah Palapa, Gajah Mada bercita-cita menyatukan nusantara dan diangkatlah Laksamana Nala sebagai Jaladimantri yang bertugas memimpin kekuatan laut Kerajaan Majapahit. Dengan armada laut yang kuat, kekuasaan Majapahit amat luas hingga keluar nusantara.

Kejatuhan Majapahit diikuti munculnya Kerajaan Demak. Kebesaran Kerajaan Demak jarang diberitakan. Kekuatan maritim Kerajaan Demak dibuktikan dengan mengirim armada laut sebanyak 100 buah kapal dengan 10.000 prajurit menyerang Portugis di Malaka. Pemimpin armada itu adalah Pati Unus yang bergelar Pangeran Sabrang Lor. Meski berteknologi sederhana, Demak mampu mengerahkan pasukan dan perbekalan dari utara Pulau Jawa menuju semenanjung Malaka.

Sejarah itu menggambarkan kehebatan armada niaga, keandalan manajemen transportasi laut, dan armada militer yang mumpuni dari beberapa kerajaan di nusantara yang mampu menyatukan wilayah luas dan disegani bangsa lain. Dengan armada niaga yang besar, kerajaan bersosialisasi dan membawa hasil alam sebagai komoditas perdagangan ke negeri lain. Dan untuk menjaga keamanan, kerajaan memiliki armada laut yang kuat.

Sayang, beberapa kerajaan besar itu jatuh bukan karena serangan lawan, tetapi karena "perang saudara". Kondisi itu dimanfaatkan kekuatan asing untuk menguasai wilayah ini. Dengan mempelajari kondisi kerajaan dan kultur penguasa di nusantara, kekuatan asing mampu menduduki negeri ini dengan menjauhkan penghidupan masyarakat dari laut. Masyarakat digiring untuk kembali menjadi petani. Lama-kelaman armada laut kerajaan menjadi kecil. Kesempatan ini dimanfaatkan kekuatan asing, seperti Portugis, Inggris, dan VOC, untuk ganti menguasai laut nusantara. Dengan terdesaknya raja-raja ke pedalaman dan dikuasainya berbagai pelabuhan oleh asing, sejak saat itu paradigma maritim kita diubah penjajah, menjadi bangsa agraris.

Bangsa pelaut

Sejarah menyakitkan itu dibaca para pejuang kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, ketika bangsa ini baru mulai hidup di alam kemerdekaan, para pemimpin kita sadar atas kondisi geografis dan kejayaan masa lampau sebagai bangsa bahari.

Saat membuka Institut Angkatan Laut (IAL) tahun 1953 di Surabaya, Presiden Soekarno berpesan, "…usahakan penyempurnaan keadaan kita ini dengan menggunakan kesempatan yang diberikan oleh kemerdekaan. Usahakan agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya…, bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya. Bukan sekadar menjadi jongos di kapal… bukan! tetapi bangsa pelaut dalam arti cakrawati samudra. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri ".

Hal ini dibuktikan Soekarno. Tahun 1960-an kekuatan Angkatan Laut Indonesia adalah yang terbesar di Asia Tenggara dengan komposisi 234 kapal perang terdiri dari sebuah kapal penjelajah (cruiser), 12 kapal selam, 7 kapal perusak (destroyer), 7 fregat, dan beberapa jenis kapal perang lain. Dalam usia kemerdekaan yang masih muda, para pemimpin telah memfokuskan kekuatan militer berdasarkan konstelasi geografis. Dengan kekuatan militer, bangsa ini mampu mengusir Belanda yang saat itu masih mempertahankan Irian Barat.

Mengapa Belanda meninggalkan Irian Barat tanpa pertempuran? Terlepas dari upaya diplomasi politik saat itu, jawaban kuatnya adalah kuat dan solidnya TNI, terutama kekuatan lautnya. Besarnya armada laut dengan persenjataan canggih saat itu, mampu mengangkut pasukan dalam jumlah besar, siap melaksanakan pertempuran laut. Maka, saat itu, Indonesia memiliki posisi tawar yang tinggi.

Seiring perjalanan waktu dan akibat kondisi ekonomi yang berbeda serta perhatian pada maritim berkurang membuat kekuatan laut kita mencapai antiklimaks. Peralatan alutsista rontok, menjadi besi tua. Armada niaga kita pun bernasib sama. Meski tak laik, dipaksa melaut sehingga kadang terjadi kecelakaan.

Menuju AL yang kuat

Kini keadaan relatif membaik. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, terutama Pasal 3 Ayat (2) menyatakan, pertahanan negara disusun dengan memerhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Artinya, pemimpin Indonesia menyadari, laut berikut segala aktivitas di dalamnya dapat menjadi tumpuan masa depan bangsa. Bagi TNI AL, ini merupakan tantangan, menjaga keamanan perairan dari gangguan ataupun ancaman kedaulatan. Untuk itu, dibutuhkan Angkatan Laut yang kuat dan upaya menuju ke arah itu telah dimulai.

Saat ini telah dibeli empat korvet kelas Sigma dari Belanda, sebuah kapal sudah tiba di Tanah Air, KRI Diponegoro-365, sisanya masih diselesaikan. Dari Korea juga telah datang dua kapal LPD, disusul segera dua lainnya yang masih dibangun. Meski anggaran menjadi kendala, dengan perencanaan yang baik mudah-mudahan kapal-kapal lain akan menyusul memperkuat kekuatan penjaga laut kita. Kita berharap perhatian dalam aspek maritim tidak hanya tertumpu pada pembangunan kekuatan angkatan laut, tetapi mampu mengembalikan Indonesia sebagai negara bahari.

Bangsa yang memiliki karakter bahari tidak harus diartikan bangsa yang sebagian besar masyarakatnya adalah nelayan, tetapi bangsa yang menyadari kehidupan masa depannya bergantung pada lautan. Intinya, selalu menoleh, menggali, dan memanfaatkan laut sebagai tulang punggung bangsa dan negara.

Laksamana Sumardjono Kepala Staf TNI Angkatan Laut

Sumber : KCM

Potensi Tak Berkembang, Masyarakat Tetap Tertinggal

Tanggal : 4 Desember 2007
Sumber : http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=26&dn=20071204140236

KabarIndonesia - Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Ketapang Drs. Hasurungan Siregar ditemui di ruang kerjanya saat mempersiapkan penyelenggaraan Hari Bahari Nusantara tahun 2007 mengungkapkan bahwa, Kabupaten Ketapang merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak pulau, pesisir dan lautan. Pembangunan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil adalah adanya dinamisasi dan tuntutan dunia internasional untuk menjaga keanekaragaman hayati Indonesia.

"Melalui Hari Bahari Nusantara tahun 2007 ini kita perlu mensosialisasikan dan memperkenalkan kepada masyarakat tentang, pentingnya pelestarian sumberdaya alam laut, pesisir dan pulau-pulau kecil," katanya menurut Siregar, pembangunan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil selama ini memang didasarkan adanya isu-isu strategis. Isu-isu tersebut diantaranya adalah masalah kemiskinan masyarakat pesisir, konflik penggunaan ruang, penurunan kualitas lingkungan pesisir, potensi sumberdaya pulau-pulau kecil yang belum dimanfaatkan secara optimal, penanganan pulau-pulau di daerah perbatasan serta pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan yang belum optimal. "Sebenarnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sejatinya merupakan kawasan yang secara hayati sangat produktif, "Sangat mengenaskan ibarat tikus yang mati di lumbung padi. Para masyarakat pesisir tersebut menderita kemiskinan di daerah yang sebenarnya mempunyai potensi besar untuk peningkatan taraf hidup mereka. Hal ini disebabkan karena rendahnya kualitas SDM, terbatasnya akses terhadap sumber modal, teknologi, informasi dan pasar serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan alokasi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil" lanjutnya.

Para nelayan kecil menurutnya sangat rentan terhadap eksternalitas sektor ekonomi seperti penurunan produktivitas ikan akibat eksploitasi berlebihan atau kerusakan ekosistem. Perilaku konsusmtif dari sebagian nelayan juga mem-persulit upaya pengentasan kemiskinan. Selama ini masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdiri dari nelayan, pembudidaya, pemasaran ikan dan pengolah hasil laut, serta masyarakat pesisir lainnya menggantungkan kehidupannya dari sumber daya kelautan dan perikanan.

Menyelamatkan Terumbu Karang Indonesia

Tanggal : 1 Desember 2007
Sumber : http://jurnalnasional.com/?med=Koran%20Harian&sec=Opini&rbrk=&id=25020

Oleh Fransiskus Saverius Herdiman

Sebagai negara kepulauan yang terletak di daerah tropis, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, khususnya di laut. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2002, luas area sebaran terumbu karang di Indonesia diperkirakan sampai 51 persen dari total area perairan Indonesia dan 18 persen dari total jenis hewan karang yang dikenal dapat kita jumpai di perairan Indonesia. Dari hasil penelitian terakhir pun Indonesia dengan kekayaan hayati lautnya masuk dalam segitiga emas terumbu karang dunia, atau yang lebih dikenal dengan nama "Coral Triangle".

Ekosistem terumbu karang yang kompleks merupakan tempat hidup pelbagai makhluk hidup seperti ikan, invertebrata, dan juga tumbuhan tingkat rendah seperti algae. Kekayaan seperti ini juga merupakan sumber penghidupan bagi masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya dari ekosistem terumbu.

Namun, terumbu karang akhir-akhir ini dalam kondisi yang sangat rusak. Kerusakan ini juga dipicu oleh tingginya permintaan terhadap terumbu karang. Hasil penelitian terakhir menunjukkan bahwa perdagangan ikan dan karang sebagai hewan akuarium laut bernilai jutaan dolar. Jika kita melihat data yang disajikan CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), sejak tahun 1996 sampai tahun 2005 Indonesia menjadi penyedia terbesar karang hidup di dunia.

Hasil survei kondisi terumbu karang yang dilakukan sejak tahun 2002 sampai 2006 mempelihatkan penurunan kondisi terumbu karang dan penurunan sebaran terumbu dari tahun ke tahun. Saat ini wilayah-wilayah yang diperbolehkan memanfaatkan karang untuk diperdagangkan kondisinya semakin parah. Walaupun demikian, jumlah kuota karang yang boleh diperdagangkan tidak berubah secara signifikan setiap tahunnya.

Perubahan musim yang tidak menentu selang waktu lima tahun terakhir menyebabkan naiknya suhu air laut dan perubahan arus. Pengamatan terakhir yang dilakukan menyebutkan, anomali air laut ini menyebabkan kematian massal karang dan perubahan waktu ruaya ikan.

Terumbu karang yang juga diketahui sebagai salah satu penyuplai oksigen dunia menjadikan usaha konservasi dan pelestarian terumbu karang harus segera dilaksanakan. Hewan karang yang bersimbiosis dengan algae (baca: zooxantella) dapat menghasilkan oksigen jauh lebih cepat daripada sebidang hutan. Hutan yang semakin berkurang jumlahnya dan sebagai salah satu negara dengan luasan tutupan terumbu karang terbesar di dunia, mengharuskan pelestarian terumbu karang Indonesia tidak dapat dikompromi ulang dan harus dilaksanakan dengan segera dan terencana.

Manajemen Lestari

Banyak usaha konservasi yang telah dan tengah dilakukan untuk menyelamatkan terumbu karang Indonesia oleh lembaga nasional dan internasional. Sayangnya, tidak semua usaha konservasi ini dapat dijalankan dengan sukses yang berkelanjutan. Kadang kala aktivitas konservasi berkonflik dengan kebutuhan ekonomi masyarakat. Penyampaian pemahaman tentang konservasi yang tidak tepat memberikan arti konservasi yang salah di masyarakat. Akibatnya, banyak nelayan yang lebih mengutamakan kebutuhan mereka terlebih dahulu daripada pemanfaatan yang lestari.

Manajemen pemanfaatan sumberdaya yang lestari sangat dibutuhkan oleh masyarakat pesisir saat ini. Tentu saja harus diingat bahwa Indonesia yang majemuk ini memiliki ciri khas masing-masing serta keunikannya. Pendekatan manajemen yang lestari ini dapat diambil dari kebijaksanaan tradisional suatu daerah (traditional wisdoms). Masyarakat juga merasa ikut serta dalam usaha konservasi wilayahnya dengan keikutsertaannya dalam penyusunan strategi pemanfaatan wilayah dan diharapkan dapat meminimalisasi kemungkinan terjadi konflik. Tentu saja, peraturan yang jelas dan penegakan hukum secara nasional juga diperlukan untuk mendukung manajemen tersebut. Jika tidak ada peraturan nasional yang jelas dan rinci serta penegakan hukum yang adil, masyarakat akan selalu merasa dirugikan dan motivasi untuk berpartisipasi pun akan hilang.

Perubahan iklim secara global yang terjadi pun tentu saja tak luput dari perhatian para ahli yang melakukan pelestarian terumbu karang. Anomali yang terjadi di laut seperti peningkatan suhu, perubahan salinitas dan naiknya level air laut semakin menyulitkan proses pemulihan karang di beberapa tempat di Indonesia, walaupun efek pemanasan global pada kelangsungan hidup terumbu karang telah terlihat dalam satu dekade terakhir ini. Kekurangpedulian dan ketidakseriusan dalam penanganan pelestarian terumbu karang yang ditambah pula dengan aktivitas manusia yang semena-mena dalam melakukan eksploitasi terumbu karang dan sumber dayanya ini, seperti membuang sampah dan limbah ke laut, pengerukan pasir secara liar dan tidak teratur, bahkan sampai aktivitas pariwisata yang kurang terncana, menyebabkan semakin terpuruknya kondisi laut dan terumbu karang Indonesia.

Pembahasan tentang penyelamatan, pelestarian serta konservasi terumbu karang pada Konferensi Internasional tentang Perubahan Iklim (UNCCC 2007) yang akan dilaksanakan di Bali nanti diharapkan dapat memberikan pemahaman, penyadaran serta aksi penyelamatan dan pelestarian terumbu karang, khususnya di Indonesia.

Penulis adalah Pegiat Konservasi Terumbu Karang, Penerima beasiswa United Nations Environment Programme (UNEP)-World Conservation Monitoring Centre.

Pemulihan Kawasan Pesisir Bukan dengan Reklamasi

Tanggal : 29 November 2007
Sumber : http://www.suarapublik.org/index.php?option=com_content&task=view&id=64&Itemid=28

Jakarta, Kompas - Ekosistem di kawasan pesisir Indonesia dalam kondisi kritis ditandai dengan laju kerusakan mangrove yang tak terkendali. Rusaknya ekosistem di pesisir sudah menuai ongkos sosial dan lingkungan berupa bencana banjir, abrasi, intrusi air laut, dan rusaknya biota di perairan. Berdasarkan catatan Departemen Kehutanan, di sepanjang garis pantai Indonesia yaitu, 81.000 kilometer sejatinya ditumbuhi ekosistem mangrove seluas 9,36 juta hektar (9.361.957,59 hektar).

Akan tetapi, hasil identifikasi Dephut tahun 2000, hanya tersisa 2,5 juta hektar (2.548.209,42 hektar) mangrove yang kondisinya tergolong baik. Dengan demikian, areal mangrove yang rusak sudah mencapai sekitar 70 persen.

Mangrove berperan sebagai peredam gelombang laut dan angin, pelindung dari abrasi, penahan lumpur, dan perangkap sedimentasi.

Potret kerusakan pesisir, termasuk ekosistem mangrove, sudah bisa dirasakan dampaknya ketika banjir akibat gelombang pasang air laut terjadi di utara Jakarta awal pekan ini.

Tegakan bakau yang bisa disaksikan saat ini hanya terlihat sedikit di kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke dan kawasan taman wisata alam Angke Kapuk, yang luas tegakkan bakaunya tinggal sekitar 9 hektar, yang secara ekologis tidak lagi bisa berfungsi

Penyebab kerusakan kawasan pesisir selama ini yaitu karena reklamasi, pencemaran, konversi menjadi tambak, juga penebangan bakau untuk dijadikan arang.

Akan tetapi, saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan sembilan pengembang justru tengah merealisasikan proyek mercusuar reklamasi pantai utara Jakarta.

Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) melalui Keputusan Menteri (Kepmen) Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2003 telah menyatakan ketidaklayakan lingkungan proyek tersebut. Namun, Pemprov dan DPRD tetap bersikeras mengizinkan proyek itu.

Reklamasi tersebut akan menguruk pantai sedalam delapan meter, selebar dua kilometer dari garis pantai, dan sepanjang 30 km kawasan pesisir. Rencananya, di atas lahan reklamasi itu akan digunakan untuk berbagai kegiatan bisnis dan perumahan penduduk untuk 750.000 jiwa.

Bukan Reklamasi

Khalisah Khalid dari Walhi Jakarta mengatakan, proyek itu hanya akan menuai kerugian ekologi hingga Rp 3,499 triliun dan menggusur 125.000 nelayan.

Muhammad Ilman dari Wetland International menegaskan, pemulihan kawasan pesisir tidak bisa dijawab dengan reklamasi. Hal itu justru akan memperparah kondisi pesisir.

Bambang Supiyanto, Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Departemen Kehutanan juga mengatakan, pemulihan kawasan pesisir, khususnya di Jakarta, tidak bisa dilakukan dengan pendekatan ekonomi. "Sebab tidak sepadan dengan ongkos akibat dampaknya. Namun, pemeliharaan lingkungan itu masih dianggap cost center," ujarnya.

Direktur Pemukiman dan Perumahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Basah Hernowo mengatakan, merujuk Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pencabutan dan pembatalan izin, bahkan pembongkaran bangunan bisa dilakukan bila properti merugikan lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Baik pemberi izin maupun penerima izin bisa dikenakan sanksi pidana denda bahkan penjara bila properti memang merusak lingkungan.

Pemprov Mengakui

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengakui adanya kesalahan perencanaan tata ruang di masa lalu. "Saat ini, kita mengadapi konsekuensi dari naiknya permukaan air laut akibat pemanasan global. Tidak perlu saling menyalahkan tata ruang di masa lalu tetapi kita harus mencari cara untuk mengatasinya," kata Fauzi.

Saat ini, Jalan Tol Prof Sedijatmo, Bandara Soekarno-Hatta pada kilometer 27 masih menghadapi ancaman banjir dari kawasan tambak rakyat akibat air laut pasang. Namun, dalam jangka pendek PT Jasa Marga masih belum berniat membangun tanggul pembatas tepian tambak dan jalan tanah. Rabu siang (28/11), titik lokasi awal meluapnya air tambak karena laut pasang ke jalan tol hanya ditutup dengan tumpukan deretan karung berisi tanah setinggi 20 sentimeter.

Korban Masih Terlantar

Sementara itu, Sekitar 300 warga RT 06 / RW 01 Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara yang mengungsi di tenda darurat akibat banjir Senin lalu kondisinya cukup memprihatinkan. Bantuan air minum serta obat-obatan masih minim sehingga mengakibatkan puluhan balita terserang penyakit.

"Hingga hari ini, kami hanya mendapat satu bantuan dos air minum kemasan gelas. Bahkan, obat-obatan sama sekali kami belum dapat. Padahal banyak balita sudah sakit demam, diare dan gatal-gatal," ujar Ketua RT 06/01, Muksin.

Warga juga mengeluh karena tidak bisa lagi mencari nafkah. "Saya sudah tidak punya uang lagi karena tiga hari tidak melaut," ujar Udin (42) warga RT 2 / RW 1 Dadap Kosambi.

Sementara itu, sebagian besar nelayan di Muara Baru tinggal di RT 19 dan RT 20, yang merupakan wilayah terparah dari sembilan RT yang ada di sana. Sekitar 20 rumah di wilayah itu rusak.

Untuk mengatasi banjir di Jakarta Utara yang ditimbulkan limpasan gelombang air pasang, Fauzi Bowo mengatakan, polder untuk mengatasi limpasan gelombang air pasang seharusnya berlapis sehingga mampu menampung dan memompa air kembali ke laut, saat mulai surut. Cara itu meniru sistem di Belanda. (SF/ECA/WIN/A04/A05/A08/)

Sumber. Kompas

Pemanasan Global dan Adaptasi Pertanian

Tanggal : 22 september 2007
Sumber : http://2tech.biz/opini/pertanian/pemanasan-global-dan-adaptasi-pertanian-24/

Luas total daratan Indonesia 1,9 juta kilometer persegi, terbagi atas 17 ribu pulau. Luas lautan mencapai 5,8 juta kilometer persegi, termasuk zona ekonomi eksklusif. Ibukota negara dan hampir semua ibukota provinsi berada di wilayah pantai dan 65 persen penduduk tinggal di wilayah pesisir dengan panjang pantai total sekitar 81 ribu kilometer. Secara geografis, posisi Indonesia semacam ini rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Bagi Indonesia, dampak perubahan iklim akibat pemanasan global sudah lama kita rasakan. Jika dulu kita diajarkan musim kemarau berlangsung April-Oktober dan musim penghujan terjadi November-Maret, sekarang tidak lagi. Riset jangka panjang (Irianto, 2003) menyimpulkan, sejak 1990-an musim kemarau mengalami percepatan 4 dasarian (40 hari), dan musim hujan bisa mundur sampai 4 dasarian. Artinya, kemarau menjadi lebih lama 80 hari dan hari hujan berkurang 80 hari dari kondisi normal. Sedang penurunan curah hujan maksimum mencapai 21 milimeter selama 21 dasarian (210 hari).

Cuaca kian kacau, bahkan sulit diprediksi. Periode musim hujan dan musim kemarau kian kacau, sehingga pola tanam, estimasi produksi pertanian, dan persediaan pangan sulit diprediksi. Menurut Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), tiap kenaikan suhu udara 2 derajat celsius akan menurunkan produksi pertanian Cina dan Banglades 30 persen pada tahun 2050. Dengan model IPCC, Indonesia akan mengalami kenaikan temperatur rata-rata 0,10-0,3 derajat celsius per dekade.

Kenaikan suhu bumi akan membawa dampak ikutan yang luar biasa, yang tidak satu pun sendi kehidupan manusia dan makhluk hidup terbebas darinya. Produksi pangan menurun, fluktuasi dan ditribusi ketersediaan air terganggu, hama dan penyakit tanaman serta manusia menggila. Perubahan iklim akhirnya mengancam keberlanjutan kehidupan.

Pertanian Indonesia sudah merasakan dampaknya. Tata ruang, daerah resapan air, dan sistem irigasi yang buruk telah memicu banjir, termasuk di area sawah. Sebagai gambaran, rentang 1995-2005, total padi yang terendam banjir seluas 1.926.636 hektare. Dari jumlah itu, 471.711 hektare di antaranya puso. Sawah yang kekeringan seluas 2.131.579 hektare, 328.447 hektare di antaranya gagal panen. Tahun lalu, 189.773 hektare dari 577.046 hektare padi gagal panen karena banjir dan kekeringan. Dengan rata-rata produksi 4,6 ton gabah per hektare, pada 2006 gabah yang hilang 872.955 ton.

Indonesia dan negara berkembang lain bukanlah penyumbang terbesar pemanasan global. Penyebab pemanasan global adalah negara-negara maju. Penduduk AS, Kanada dan Eropa yang hanya 20,1 persen dari total warga dunia mengonsumsi 59,1 persen energi dunia. Sementara warga Afrika dan Amerika Latin yang 21,4 persen dari populasi dunia hanya mengonsumsi 10,3 persen. Ketidakadilan ini hendak dikoreksi Protokol Kyoto, tapi sayang sampai sekarang protokol ini tak efektif karena boikot AS dan Australia.

Pertemuan Conference of the Parties (COP) 13 Desember 2007 di Bali menjadi penting untuk merumuskan aturan baru pascaberakhirnya Protokol Kyoto pada 2012. Di luar itu, adaptasi dan mitigasi di masing-masing negara harus terus dilakukan. Untuk pertanian Indonesia, cara-cara bertani harus disesuaikan dengan situasi yang berkembang. Tanpa adaptasi, perubahan iklim akan berisiko besar. Tidak hanya produksi pangan menurun, di saat yang sama, petani akan jatuh miskin, tenaga kerja sektor pertanian menganggur, jumlah penganggur meningkat. Arus urbanisasi tak terbendung lagi. Ini akan membiakkan kerawasan sosial dan masalah baru di kota.

Mengurangi emisi
Yang paling mencemaskan adalah rapuhnya ketahanan pangan, lalu kita menjadi tergantung pada pangan impor. Petani harus diyakinkan bahwa praktik bercocok tanam perlu diubah. Dengan varietas, cara tanam, dan sistem pengairan tertentu, petani bisa mengurangi emisi salah satu GRK, gas metana (CH4), dari sawah. Hasil penelitian pengaruh cara pengelolaan padi terhadap emisi CH4 di Jakenan, Jawa Tengah (Setyanto dan Abubakar, 2006), menunjukkan varietas IR-64, Memberamo, dan Way Apo Buru yang ditanam dengan pindah bisa menekan emisi CH4 berturut-turut 60 persen, 35 persen, dan 38 persen dibanding varietas Cisadane.

Secara ekonomi, Memberamo dan Way Apo Buru yang ditanam dengan cara tabur benih langsung merupakan teknologi mitigasi gas metana yang terbaik karena bisa memberi keuntungan berturut-turut 81 dolar AS dan 82 dolar AS per hektare serta mengurangi emisi CH4 sebesar 21 persen dan 29 persen. Menjadi tugas Departemen Pertanian, terutama penyuluh di lapangan, untuk meyakinkan petani agar beralih dari IR64, varietas yang banyak ditanam saat ini. Memberamo dan Way Apo Buru bukan saja efektif menekan emisi metana, tapi memiliki tingkat produktivitas yang tinggi (7-9 ton per hektare) dan berumur genjah.

Di wilayah-wilayah yang lebih kering, cuaca lebih panas, petani perlu mengganti jenis tanaman yang lebih toleran terhadap kekeringan. Perlu dipertimbangkan kembali padi gogo dengan sistem gogo rancah seperti masa lalu di wilayah-wilayah yang airnya amat terbatas atau lahan kering yang mengandalkan tadah hujan. Sistem pengairan sawah tidak lagi dilakukan dengan penggenangan terus-menerus, tapi cukup macak-macak. Dari uji coba lapangan, cara ini ternyata lebih hemat air dan tidak menurunkan produksi.

Terobosan lain adalah memberi informasi cuaca kepada petani selama musim tanam di wilayah-wilayah pertanaman secara spesifik. Informasi cuaca sudah tersedia, bahkan kualitas prediksi cuaca terbukti lebih valid (Tempo, 6-12/8/2007). Persoalannya tinggal memperbaiki informasi cuaca dan membuatnya komunikatif, terutama bagi petani. Sejauh ini, pemanfaatan informasi cuaca masih didominasi sektor penerbangan dan militer. Bagaimana membuat petani tidak hanya bisa mengakses, tapi juga membaca cuaca dengan bahasa mereka menjadi persoalan yang perlu segera dicarikan jalan keluar. Dengan cara-cara ini petani bisa terhindar dari kerugian sekaligus menekan emisi metana.

Tanggal : 29 Oktober 2007
Sumber : http://www.beritamaritim.com/berita/01/04.shtml

Pelabuhan mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dalam pergerakan dan pertumbuhan perekonomian suatu negara. Sejak awal perkembangan ekonomi dunia, pelabuhan dalam bentuknya yang paling sederhana pun telah memerankan diri sebagai faktor penting pergerakan ekonomi yang ditandai pertukaran arus barang atau logistik.

Di Indonesia, perkembangan kuantitas dan kualitas pelabuhan juga semakin menunjukkan kecenderungan yang menggembirakan. Hampir di setiap kawasan atau daerah yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi dinamis, bisa dipastikan hadir pelabuhan pantai yang menopang perkembangan tersebut.

Bahkan, sejumlah pelabuhan perintis sengaja dihadirkan di suatu kawasan untuk mendinamisasi perkembangan perekonomian di wilayah tersebut, termasuk daerah terkait yang dekat dengan pelabuhan. Pelabuhan perintis, dengan segala keterbatasan dan kesederhanaan infrastrukturnya, mesti dipahami dalam konteks pemerataan pertumbuhan ekonomi antarwilayah atau antardaerah dalam rangka memperkecil ketimpangan antarkawasan.

Kenyataan bahwa Indonesia adalah negeri kepulauan dengan sendirinya menjadikan peran dan fungsi pelabuhan sangat penting. Pentingnya keberadaan pelabuhan itu kian terasa terutama ketika perdagangan antardaerah atau antarpulau hanya akan memperlihatkan skala ekonomis dan efisiensinya bila ditunjang moda transportasi laut.

Dalam konteks globalisasi, Indonesia dirasa sangat perlu menghadirkan pelabuhan berkelas internasional atau pelabuhan utama (hub port) di beberapa titik, yang diproyeksikan akan menjadi pintu penting kontak perdagangan (ekspor-impor) dengan beberapa negara tetangga.

Terkait hal itu, memang tidak serta-merta di setiap daerah mesti ada pelabuhan, apalagi bila jarak antarpelabuhan itu terlalu dekat dan volume perdagangannya relatif masih kecil. Sebab, pada dasarnya keberadaan pelabuhan itu justru untuk semakin mengefisienkan perdagangan sehingga harga barang tidak semahal bila perpindahannya menggunakan moda transportasi lain.

Revitalisasi

Dalam kaitan inilah perlu dilakukan revitalisasi berbagai pelabuhan dan seleksi, sehingga diperoleh peta pelabuhan di Tanah Air yang daya saing dan efisiensinya tinggi. Pada gilirannya, Indonesia sebagai negeri kepulauan bisa mengambil dan mendapat manfaat optimal dari transportasi laut, perdagangan, eskpor-impor, dan jasa kepelabuhanan lainnya.

Sudah barang tentu pelabuhan-pelabuhan kecil yang mempunyai prospek cerah tetap harus didukung. Akan tetapi, bentuk dukungan itu harus bisa membuat pelabuhan bersangkutan pada suatu kurun waktu tertentu bisa mandiri, dalam arti mampu membiayai dirinya dengan pendapatan dari jasa-jasa kepelabuhanan.

Pengalaman penulis, PT Pelabuhan Indonesia? (Pelindo) III yang mengelola dan memiliki sejumlah pelabuhan di beberapa daerah, memperlihatkan setiap pelabuhan di bawah BUMN ini memiliki kekuatan dan kapasitas yang demikian beragam serta potensi barang yang juga bermacam-macam.? Berbagai pelabuhan tersebut tersebar di sejumlah pulau dan pada akhirnya membentuk jaringan transportasi dan perdagangan.

Penulis sendiri berpendapat, untuk mendapatkan jaringan yang kuat, paling tidak perlu dilakukan langkah sebagai berikut di lingkungan Pelindo III. Pertama, melakukan seleksi terhadap jumlah pelabuhan yang dikelola, sehingga Pelindo III hanya akan mengelola pelabuhan yang memang mempunyai potensi tinggi.

Selain itu, perlu pembatasan jumlah pelabuhan untuk perdagangan langsung ke luar negeri. Dalam hal ini, pembatasan dikaitkan dengan potensi dan keragaman barang di pelabuhan dimaksud. Dalam kaitan Pelindo III, pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan internasional adalah Tanjung Perak untuk peti kemas dan curah serta Tanjung Emas, Kotabaru, Tanjung Intan, dan Benoa untuk pariwisata.

Sementara itu, pelabuhan yang tidak terbuka untuk perdagangan internasional diarahkan sebagai pendukung pelabuhan terbuka agar terdapat konsentrasi volume yang cukup tinggi untuk diangkut ke luar negeri. Hal ini akan menarik untuk melakukan pelayaran langsung.

Yang juga tidak kalah penting adalah untuk menggerakkan distribusi barang domestik, maka Pelindo III perlu mengajak perusahaan pelayaran nasional terutama BUMN, untuk menjadi pengangkut barang-barang dari dan ke pelabuhan.?

Kedua, untuk menopang keseluruhan upaya merevitalisasi pelabuhan sebagai faktor penting dalam perdagangan barang diperlukan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM). Pelindo III mau tak mau harus menjadikan SDM-nya sebagai aset terpenting untuk mendinamisasi kinerjanya.

Ketiga, agar Pelindo III sebagai BUMN bisa memiliki kinerja semakin bagus, perlu penerapan prinsip good corporate governance (GCG) yang ketat dan disiplin dalam pelaksanaannya. Dengan GCG, Pelindo III akan lebih berpeluang menjadi perusahaan yang memiliki standar pelayanan dan kinerja bertaraf internasional.

Dengan demikian, Pelindo III jelas akan berpotensi menjadi salah satu BUMN kepelabuhanan yang terbaik di Tanah Air. (Bisnis Indonesia 29/10/2007, Oleh Didiek Harijanto, General Manager Pelabuhan Tanjung? Intan (Pelindo III), Cilacap, Jateng). ►bmi

Teluk Penyu jadi objek wisata alternatif

Tanggal : 17 Oktober 2007
Sumber : http://www.wawasandigital.com/index.php?option=com_content&task=view&id=11056&Itemid=53

CILACAP - Walaupun tidak lagi menjadi objek wisata favorite, tetapi musim Lebaran kali ini Pantai Teluk Penyu Cilacap masih menjadi objek wisata alternatif bagi sebagian masyarakat. Kondisi ini jelas berbeda dengan beberapa tahun silam.

Sebelum lima tahun terakhir, Teluk Penyu selalu menjadi tujuan wisata Lebaran masyarakat yang datang dari berbagai pelosok di Cilacap maupun luar daerah. Seiring dengan perkembangan jaman, Teluk Penyu semakin dikesampingkan masyarakat menyusul banyaknya obyek wisata baru di wilayah Eks Karesidenan Banyumas yang menawarkan berbagai fasilitas berkelas nasional.

Sebagai konsekuensinya, Teluk Penyu yang kini hanya menawarkan wisata pantai memang harus rela menjadi alternatif saja. Sejumlah taman hiburan yang turut ditawarkan, rupanya tidak juga mampu memikat pengunjung.

Kepala UPTD Obyek Wisata, Dinas Pariwisata Cilacap Dwi Goro Waluyo mengakui kondisi ini salah satunya akibat promosi yang kurang maksimal. "Di samping promosi, Teluk Penyu memang butuh pembenahan dan penambahan fasilitas. Kami mengakui fasilitas sebagai daya tarik untuk pengunjung memang minim.

Kami terus mengusahakan, berhasil tetapi butuh proses. Mudah - mudahan tahun depan akan ada fasilitas yang lebih memadai sebagai sarana rekreasi," tandas Dwi Goro Waluyo.

Kosong
Sebagai contoh, lapangan yang berada di sebelah utara pintu masuk, kini dibiarkan kosong, padahal dulu selalu penuh dengan berbagai aneka permainan dan hiburan masyarakat. Untuk yang ini kata Dwi ada persoalan tekhnis dengan pihak ketiga yang menyebabkan lapangan menjadi kosong. Selain panorama pantai, dinas pariwisata menawarkan hiburan dangdut di lapangan tersebut.

Hasil pantauan, walaupun cuma sebagai alternatif tetapi Teluk Penyu tetap dipadati arus wisatawan sejak pukul 07.00 hingga menjelang Maghrib. Data yang ada di loket penjualan tiket, sejak H plus 1 (Minggu (14/10) sampai Selasa kemarin, rata-rata jumlah pengunjung mencapai 15 ribu orang.

Rertibusi dari pengunjung yang masing-masing dikenakan tiket Rp 2.500 per orang ini, menurut Dwi Goro cukup melampaui target pendapatan wisata selama musim Lebaran yakni Rp 170 juta. Jumlah tersebut juga diyakini bisa untuk melampaui target pendapatan wisata Teluk Penyu dan Benteng Pendem yang tahun 2007 dipatok sebesar Rp 355 juta. ady/Pr