Pembentukan Kabupaten Kutai Pesisir: Sebuah Perjuangan (2)

Tanggal : 29 Desember 2007
Sumber : http://www.tribunkaltim.com/Hotline/Pembentukan-Kabupaten-Kutai-Pesisir-Sebuah-Perjuangan-2.html
Oleh: Nasruddin *)

KEDUDUKAN ibukota bukan hanya sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan perekonomian, tetapi juga memainkan peran strategis sebagai pusat pertumbuhan untuk mendorong perkembangan dan kesejahteraan di kecamatan-kecamatan di sekitarnya.

Selama ini, penentuan lokasi ibukota suatu daerah otonom seringkali didasarkan pada sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga kemudian lokasi tersebut dijadikan sebagai pusat dari segala kegiatan daerah yang bersangkutan, baik kegiatan pemerintahan, kegiatan ekonomi, dan lain-lain, atau merupakan kawasan campuran.

Dasar teoritisnya, adalah teori konsentrik yang memusatkan segala aktivitas di satu lokasi. Pola semacam ini mungkin saja bisa lebih efisien dan efektif, tapi di masa mendatang, pemusatan semua kegiatan dalam satu lokasi berpotensi menimbulkan kesenjangan, bahkan kerusakan ekologis yang berkepanjangan. Karena itulah, dalam pengkajian yang dilakukan Tim Kerja Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hendaknya dicari pendekatan alternatif untuk menentukan lokasi ibu kota. Pendekatan yang diharapkan bisa lebih proyektif, obyektif, efektif dan efisien sehingga tidak menimbulkan permasalahan lanjutan di masa mendatang.

Pendekatan yang dimaksud disini adalah pendekatan kompleks wilayah (regional complex) yang menekankan pada physical phenomenon dan human phenomenon. Pendekatan kompleks wilayah (regional complex) hendaknya didasarkan pada analisis intraregional (potensi wilayah) dan interregional (fungsional wilayah). Pendekatan tersebut diharapkan menghasilkan suatu zonasi (pewilayahan) dengan kompetensi tertentu.

Pusat-pusat kegiatan disebar dalam beberapa wilayah (zonasi), sehingga semua wilayah kecamatan memiliki keunggulan komparatif masing-masing wilayah. Harapannya masing-masing kecamatan memiliki daya saing yang melengkapi di antara wilayah kecamatan lainnya (komplementaritas). Konsep ini mulai dicanangkan di beberapa negara Asia Tenggara misalnya Thailand dengan peristilahan ”one tamboon one product” satu desa satu produk, dan jika diterapkan di wilayah calon kabupaten Kutai Pesisir dapat diistilahkan ”one district one product” satu kecamatan satu produk yang unggul.

Harapan dari konsep komplementaritas di atas yakni bahwa masing-masing kecamatan memiliki daya saing yang tinggi dari wilayah kecamatan lainnya sehingga semua elemen wilayah dapat tumbuh dan berkembang secara harmonis menuju masyarakat yang produktif, unggul dan berdaya guna. Konsep di atas tentunya tidak akan dapat terealisasi secara baik jika tidak ditunjang oleh daya pikir dan wawasan konsep yang luas dari pemegang kebijakan pemerintahan baru serta peran masyarakat diwilayah masing-masing kecamatan diwilayah calon Kabupaten Kutai Pesisir nantinya.

Jika kita amati bersama dari beberapa tahapan perjuangan untuk pemekaran tentunya peran masyarakat wilayah pesisir bersama tim sukses memiliki peran strategis dalam mewujudkan cita-cita perjuangan, karena rintangan-rintangan dalam hal persepsi atau opini masyarakat tentunya berbeda-beda dalam memaknai sebuah perjuangan pemekaran hingga penempatan posisi ibu kota.

Pemikiran serta sikap kedewasaan dari masyarakat di masing-masing wilayah kecamatan hendaknya diaktualisasikan dengan tetap menjaga harmonisasi masing-masing wilayah dan mendukung semua hasil dari kajian-kajian akademik empirik yang telah dan akan dihasilkan. Kajian mengenai pemekaran dan penempatan ibu kota kabupaten, karena bagaimanapun kualitas dari sebuah kajian akademik jika tidak ditunjang dari sikap dan pemikiran yang dewasa dari masyarakatnya tentunya apa yang telah dihasilkan tidak akan memiliki nilai apa-apa. (*/Habis)

*) Penulis: Pemerhati Pemekaran Wilayah Pesisir Kutai Kartanegara, Pasca sarjana UGM, Program Sains Geografi, Konsentrasi Pembangunan Wilayah