Sumber : http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=268&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&p_ared_id=460541&p_ared_atop_id=O03
Oleh :Tularji
Letak Provinsi Sumbar di pantai barat pulau Sumatra sangat menguntungkan karena potensi kelautan dan perikanannya sangat besar. Sayangnya, pemberdayaan sektor perikanan tidak optimal, sehingga belum menghasilkan produktivitas yang signifikan terhadap perekonomian daerah ini.
Potensi kelautan dan perikanan di Provinsi Sumbar tersebar di tujuh daerah kabupaten dan kota a.l. Kota Padang, Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, dan Padang Pariaman.
Potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar tersebut sampai saat ini belum dioptimalkan oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten dan kota yang memiliki kawasan laut tersebut.
Banyak pendapat mengatakan kalau di Selat Melaka sudah over fishing, sebaliknya perikanan di laut Sumbar tidak tersentuh atau justru menjadi incaran nelayan asing yang memiliki teknologi tangkap modern.
Parahnya lagi, nelayan di daerah ini belum bergerak kepada upaya optimalisasi potensi perikanan dan kelautan karena terbatasnya modal, teknologi yang sudah ketinggalan dan kualitas sumber daya manusia yang rendah.
Karena itu, potensi perikanan Sumbar yang diperkirakan mencapai 996.439 ton per tahun atau sekitar 20% dari potensi perikanan nasional baru tergarap 30% dan itu pun sebagian besar digarap nelayan luar, seperti Sumatra Utara dan nelayan asing.
Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Sumbar beberapa waktu lalu merilis potensi perikanan laut Sumbar menjadi incaran nelayan asing karena potensinya masih besar. Sementara daya tangkap nelayan lokal rendah.
Parahnya lagi, menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPD HNSI) Sumbar Mirwan Pulungan, eksploitasi potensi perikanan laut tidak optimal. Ini disebabkan nelayan yang benar-benar berprofesi sebagai nelayan sangat minim.
Sumber: Pemprov Sumbar Produksi Perikanan Laut Sumbar (dalam ton) No Kabupaten/Kota 2004 2005 1. Padang 19.160 20.405 2. Pariaman 6.332 6.722 3. Kepulauan Mentawai 10.597 11.286 4. Pasaman Barat 22.573 24.041 5. Agam 3.123 3.326 6. Padang Pariaman 16.470 17.541 7. Pesisir Selatan 24.110 25.591 Jumlah 102.365 108.912
Sumber: Pemprov Sumbar Jumlah perahu nelayan 2005 Kabupaten/ kota Tanpa motor Motor tempel Kapal motor Padang 486 431 349 Pariaman 56 66 56 Kepulauan Mentawai 642 201 36 Pasaman Barat 1.143 43 263 Agam 565 76 66 Padang Pariaman 591 346 74 Pesisir Selatan 599 421 560 Jumlah 4.082 1.582 1.404
Pasalnya, selain menangkap ikan, banyak nelayan yang berprofesi sebagai petani, buruh, berkebun, pedagang dan sebagainya, sedangkan yang benar-benar berprofesi sebagai nelayan hanya 15%.
Permintaan tinggi
Gubernur Sumatra Barat Gamawan Fauzi mengatakan pasar produk perikanan laut Sumbar sangat menjanjikan karena kualitasnya cukup bagus. "Berapapun besarnya yang akan diekspor, negara-negara tujuan ekspor siap menampung," katanya kepada Bisnis pekan ini.
Menyinggung sulitnya memenuhi permintaan pasar luar negeri, dia mengatakan penyebab utamanya adalah kemampuan nelayan dalam meningkatkan volume tangkapan masih rendah karena alat tangkap yang digunakan terbatas.
Menurut dia, jenis alat yang digunakan nelayan selama ini memang bervariasi seperti tonda, pancing tonda (kail dengan banyak mata pancing yang ditarik dengan kapal), pancing biasa dan jaring kecil.
Sedangkan kurangnya modal, minimnya penguasaan teknologi menyebabkan hasil tangkapan nelayan tidak memuaskan, bahkan sebagian nelayan di daerah itu justru malas melaut.
Apa yang dikatakan Gubernur memang benar. Ketika Bisnis menelusuri pada salah satu daerah penghasil ikan terbesar di Sumbar yakni Kepulauan Mentawai, terungkap pasar perikanan dari Sumbar menjanjikan, tapi permintaan tersebut sulit dipenuhi.
Seperti diungkapkan Salius, 41, seorang pedagang pengumpul besar yang memiliki empat kapal penangkap ikan berbasis di Tua Pejat, Ibu Kota kabupaten Kepulauan Mentawai, mengatakan pasar ekspor produk perikanan dari Perairan Sumbar menjanjikan.
Buktinya, kata dia, ratusan nelayan daerah itu yang beroperasi dengan menggunakan kapal berkapasitas 10 GT-15 GT tidak mampu memenuhi tingginya permintaan pasar terutama pasar ekspor.
Sebagai gambaran, tambahnya, mulai Mei lalu, importir asal Hong Kong siap menampung dan membeli ikan kerapu hidup dengan harga yang cukup tinggi yakni Rp80.000 per kg di tingkat nelayan.
Menariknya lagi, nelayan tidak perlu bersusah payak mengekspor ikan kerapu hidup tersebut ke negara tujuan, tapi cukup mengumpulkan kerapu hidup tersebut sebab importir Hong Kong telah menyiapkan kapal untuk menjemputnya.
"Sayang, seluruh pedagang pengumpul di daerah ini rata-rata hanya mampu menyediakan 50 kg -150 kg per bulan sehingga permintaan importir Hong Kong yang mencapai ratusan ton tersebut tidak bisa dipenuhi," kata Salius.
Demikian juga dengan pasar tuna. Meskipun saat ini pemprov sedang mengoptimalkan daya tangkap ikan tuna karena pasarnya sangat menjanjikan, tapi belum mampu memenuhi tingginya permintaan.
Kendala ekspor tuna juga terletak pada alat kargo yang terbatas karena saat ini ekspor ikan tuna tidak didukung oleh fasilitas pesawat kargo khusus, tapi melalui pesawat regular dengan kemampuan angkut yang terbatas.
Sebagai gambaran, sampai posisi Mei tahun ini, nilai ekspor tuna mencapai Rp34 miliar dengan volume 500 ton. Sementara pasar ekspor terutama Jepang, siap menampung berapapun banyaknya ikan tuna yang akan diekspor dari provinsi ini.
Untuk mengoptimalkan eksploitasi ikan tuna, pemprov menyiapkan delapan unit kapal khusus tangkap ikan tuna berkapasitas 15 GT.
Investor melirik
Pemprov Sumbar tahun ini terus mendorong investasi pada sektor kelautan dan perikanan serta mengoptimalkan potensi perikanan untuk menggerakkan perekonomian daerah ini dengan meluncurkan program revitalisasi perikanan.
Dalam program revitalisasi ini, pemprov menargetkan dapat memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan secara profesional untuk mendukung masyarakat Sumbar sejahtera pada 2010 mendatang.
Program revitalisasi diluncurkan dengan sasaran mendasarnya a.l. meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan sebesar Rp1 juta per orang per bulan, kemudian mengentaskan kemiskinan nelayan sebanyak 3.100 kepala keluarga dan meningkatkan konsumsi ikan antara 26 kg-30 kg per kapita.
Hasilnya mulai kelihatan dan investor asing mulai melirik potensi kelautan dan perikanan provinsi ini, meskipun belum ada realisasinya. Menurut catatan Bisnis, sampai semester I/2006, sudah sembilan investor asing yang berminat berinvestasi pada sektor kelautan dan perikanan di provinsi ini.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar, Fachri Syam mengatakan ada lima investor dari Singapura yang akan berinvestasi di daerah ini. Mereka membutuhkan pasokan ikan segar sebesar 10 ton per hari.
Selain itu, ada dua investor asal Korsel yang akan berinvestasi sekitar Rp300 miliar masing-masing Rp200 miliar untuk membangun perusahaan tambak udang di Kabupaten Pesisir Selatan pada areal seluas 400 ha. Sedangkan, Rp100 miliar yang merupakan investasi perusahaan konsorsium Sigma Group of Companies, untuk membangun kota ikan (fish town).
Satu investor asal Malaysia akan berinvestasi sebesar Rp200 miliar untuk proyek pengadaan kapal tangkap ikan tuna berkapasitas 60 GT -100 GT dan pendirian pabrik pengalengan ikan.
Sayangnya investor asing tersebut belum merealisasikan rencananya. Mereka membutuhkan waktu untuk benar-benar yakin berinvestasi di daerah ini sangat menguntungkan. Bisa jadi investor asing masih membutuhkan kepastian hukum dan jaminan keamanan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar